BUGISWARTA.com, Sinjai -- Terkait Angkutan Umum Damri yang dinilai merugikan para supir angkutan umum biasa. Olehnya itu supir angkutan umum bermula di Lapangan Sinjai Bersatu, berkumpul bersama. Kemudian melanjutkan ke kantor DPRD Sinjai untuk menyampaikan aspirasi.
Hadir dalam aksi tersebut bukan hanya massa dari Kabupaten Sinjai, tapi juga ada beberapa orang dari Palattae, Kabupaten Bone. Yang masing-masing mengaku, mengalami penurunan pendapatan selama Damri beroperasi.Â
Setelah lama berorasi di depan gedung DPRD Sinjai, kemudian akhirnya dipersilahkan masuk untuk berdialog lebih jauh. Diterima di ruang pola Kantor DPRD Sinjai, puluhan Supir angkutan umum rute Sinjai-Makassar yang tergabung dalam Assosiasi Driver Sinjai menyampaikan aspirasinya. Kamis, (15/06).
Â
Wakil Ketua II DPRD Sinjai, H. Andi Kartini, SP., M.SP menerima langsung aspirasinya. "Sebenarnya ini pernah dibahas sebelumnya. Sudah kita rapat, dan kita sudah menindaklanjuti, tinggal kita akan menunggu hasilnya," jelasnya.
Ashar selaku koordinator aksi menanggapi bahwa, hal tersebut seharusnya diselesaikan segera karena menyangkut kehidupan supir.Â
"Kami juga butuh hidup, dan kami juga punya anak istri di rumah yang butuh makan. Apalagi hanya ini pekerjaan kami, tentunya kami juga sangat menyesalkan Bupati Sinjai khususnya, karena hanya Sinjai yang menerima Damri," Ashar menegaskan.Â
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Sinjai, Jamaluddin, SH mengajukan kata yang seperti biasa, bahasa akrabnya akan tetap menindak lanjuti.
"Kami akan tindak lanjuti aspirasi kalian Pak, secepatnya," singkat Jamaluddin.
Ashar menambahkan, "kalau memang pihak perhubungan tidak mampu mengelola Damri. Hapuskan saja. Dan ini kami datang baik-baik dan kalau tidak ada tindak lanjut yang baik, kami tidak bertanggung jawab bila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," kuncinya.Â
Sehubungan dengan itu, Sekretaris Kepala Dinas Perhubungan Andi Muh. Idnan juga menanggapi bahwa pihaknya tetap berusaha untuk mengatur soal Damri.Â
"Kalau soal Damri, itu sebenarnya kewenangan dari pusat. Tapi akan kita koordinasikan kembali kepada kementerian. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, bahwa di Sulawesi Selatan sendiri marak kendaraan plat hitam yang dipakai angkut penumpang. Dan itu yang akan kita legalkan kedepannya, semoga bisa menjadi angkutan yang lancar dan aman." Tuturnya.Â
BURHAN/MULIANA AMRI
Source link